Semarang – Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang, Dr. KH. Ismail SM, M.Ag., menilai dialog lintas agama perlu terus diperkuat sebagai upaya menjaga kerukunan di tengah masyarakat Kota Semarang yang majemuk.
Hal itu disampaikannya saat Dialog Lintas Agama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang bertema "Kolaborasi Lintas Agama dalam Merawat Budaya Toleransi di Tengah Kemajemukan" di Hotel Grasia, Rabu (15/7/2026), yang dihelat FKUB Kota Semarang.
Menurut KH Ismail, forum semacam ini penting karena menjadi ruang bertemunya tokoh-tokoh agama untuk saling memahami sekaligus memperkuat komitmen menjaga persatuan.
"Dialog lintas agama harus sering dilakukan. Dengan dialog, komunikasi antarpemuka agama terus terjalin sehingga berbagai persoalan dapat dibicarakan dengan baik sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar," ujarnya.
Sekum MUI Kota Semarang itu mengatakan, semangat menjaga kerukunan sejatinya telah menjadi bagian dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
"Komitmen menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa sebenarnya sudah tertuang dalam sila pertama Pancasila. Karena itu, toleransi harus terus dirawat melalui komunikasi dan dialog," katanya.
Ia menambahkan, dialog tidak hanya dilakukan saat muncul persoalan. Menurutnya, pertemuan rutin antartokoh agama justru menjadi langkah preventif untuk memperkuat rasa saling percaya di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, S.H., S.IP., M.Si., yang membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya memperbanyak forum pertemuan lintas agama sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi konflik.
Menurut Bambang, Kota Semarang merupakan daerah yang sangat heterogen dengan beragam suku, etnis, dan agama sehingga seluruh elemen masyarakat harus terus dirangkul dan dihormati.
"Kumpul tokoh seperti ini harus sering dilakukan. Kalau ada potensi konflik, bisa dideteksi lebih awal sehingga mitigasi juga bisa dilakukan sejak dini," ujarnya.
Ia mengingatkan, masyarakat tidak boleh terlena karena kondisi Kota Semarang yang selama ini relatif kondusif.
"Jangan terjebak di zona nyaman. Bisa saja di Semarang terjadi konflik kalau kita lengah. Mumpung kondusif, mari kita jaga bersama-sama," katanya.
Bambang juga menjelaskan, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan peraturan wali kota yang mengatur keberadaan seksi kerukunan umat beragama di tingkat RT sebagai bagian dari upaya mendeteksi embrio konflik sejak tingkat paling bawah.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, H Abdul Majid, menyatakan pihaknya siap mengawal berbagai program yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Kota Semarang.
Menurutnya, DPRD akan terus bermitra dengan Pemerintah Kota Semarang, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis.
Ia juga memastikan dukungan terhadap program tersebut tidak hanya pada aspek kebijakan, tetapi juga penganggaran. Karena itu, kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan penguatan kerukunan umat beragama akan terus diperjuangkan dan dikawal melalui fungsi DPRD.
Abdul Majid mengatakan, pengalaman puluhan tahun menjadi Ketua RT dan Ketua RW membuatnya memahami bahwa berbagai persoalan di masyarakat hampir selalu dapat diselesaikan melalui musyawarah dan sikap saling menghormati.
Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat maupun tokoh agama yang ingin menyampaikan aspirasi terkait persoalan kerukunan di Kota Semarang.
"Silakan datang. Di kantor saat jam kerja, di rumah di luar jam kerja," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, H. Muhtasit, S.Ag., M.Pd., menekankan bahwa dialog menjadi salah satu kunci utama menjaga toleransi di tengah masyarakat yang beragam.
"Untuk menjaga toleransi perlu sering dilakukan dialog. Karena itu, dialog antaragama menjadi sangat penting," ujarnya.
0Komentar